Calon gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi, dianggap mengungkapkan data tak akurat soal pembiayaan Kanal Banjir Timur (KBT). Itu menyesatkan publik.
"Jokowi salah besar kalau mengatakan Pemprov DKI tak ikut mendanai pembangunan Kanal Banjir Timur," kata Kepala Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia, seperti dikutip media center Foke-Nara, Ahad (24/6).
Cucu menyayangkan pernyataan Jokowi--saat ini Wali Kota Solo--yang mengatakan, proyek KBT sama sekali tak menggunakan APBD DKI Jakarta. Menurut dia, salah besar kalau KBT sepenuhnya didanai pemerintah pusat.
Cucu menjelaskan, 52 persen dari total dana pembangunan KBT sebesar Rp4,9 triliun berasal dari APBD DKI. Sisanya, biaya pembangunan fisik, berasal dari APBN sebesar Rp2,3 triliun.
"Angka itu jelas menunjukkan peran Pemprov DKI lebih besar. Sangat disayangkan kalau ada yang mengatakan KBT itu semuanya dari pemerintah pusat," kata Cucu.
Menurut Cucu, proyek KBT ditanggung bersama pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas antara pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemprov DKI Jakarta.
"Kami di pemprov ditugaskan dan bertanggung jawab dalam membebaskan tanah dengan dana dari APBD, lalu Kementerian PU melakukan pengerukan. Bagaimana mungkin pemprov dibilang tidak ikut berperan," kata Cucu.
Menurut dia, pembebasan tanah adalah bagian tersulit. Penuh konflik sosial. Tapi, Pemrov DKI berhasil melakukannya dengan baik, di mana konflik bisa dieliminasi sehingga target pembangunan bisa tercapai. KBT berfungsi pada 2011.
KBT direncanakan untuk menampung aliran Kali Ciliwung, Kali Cililitan, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Daerah tangkapan airnya mencakup luas sekitar 207 kilometer persegi atau 20.700 hektare.
Kanal itu melintasi 13 kelurahan, dua kelurahan di Jakarta Utara dan 11 kelurahan di Jakarta Timur, sepanjang 23,5 kilometer. Lahan yang dibebaskan seluas 405,28 hektare yang terdiri dari 147,9 hektare di Jakarta Utara dan 257,3 hektare di Jakarta Timur.
Cucu enggan berkomentar saat ditanya, apa ada maksud tertentu dari pernyataan Jokowi itu dalam penyampaian visi misinya itu. "Saya tidak mau berkomentar, sebaiknya tanya yang bersangkutan saja," katanya singkat.
Dalam rapat paripurna istimewa itu enam pasang calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 memaparkan visi, misi, dan program. Sehari sebelumnya, para kandidat berkomitmen melaksanakan kampanye damai.
Mulai 25 Juni, calon pemimpin Jakarta itu menggelar kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU DKI Jakarta. Calon "incumbent" cuti selama empat hari kerja selama kampanye
0 komentar:
Posting Komentar